Oleh: Haikal Fathan Akbar )*
Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali merayakan salah satu pesta demokrasi terbesarnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebelum menyambut hari demokrasi tersebut, persiapan dan langkah preventif telah diambil oleh berbagai pihak guna menjaga kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di sejumlah daerah. Mereka sadar akan pentingnya menjaga kedamaian dan stabilitas jelang Pilkada, sebagai fondasi utama bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Pilkada tidak sekadar menjadi ajang politik, namun juga momen krusial bagi negara ini dalam menunjukkan kedewasaan politiknya di mata dunia. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi antarberbagai elemen masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan kelancaran jalannya proses demokrasi ini.
Suksesnya Pilkada tidak hanya diukur dari hasil pemilihan itu sendiri, tetapi juga dari prosesnya. Pemilihan yang damai, adil, dan transparan menjadi kunci bagi kelangsungan demokrasi dan stabilitas Indonesia. Karenanya, berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat dan agama telah bergerak bersama dalam memberikan imbauan dan upaya pencegahan agar situasi jelang Pilkada tetap kondusif.
Koordinasi semua pihak di dalam masyarakat menjadi peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai, transparan, adil, dan demokratis. Kesatuan dan kebersamaan dalam menjalankan proses demokrasi menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menarik minat investor dan menunjukkan kematangan politiknya di mata dunia.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan koordinasi semua pihak di dalam masyarakat menjadi peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada. Keharmonisan dan solidaritas masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjembatani perbedaan politik yang sempit, menjadikan pelaksanaan Pilkada sebagai momentum untuk bersama-sama melangkah maju.
Menjaga demokrasi melalui pemilu yang damai adalah komitmen bersama untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses demokratis tanpa ancaman atau kekerasan.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya komitmen dari semua pihak, termasuk calon, partai politik, pendukung, dan lembaga terkait, untuk menjalankan proses pemilu tanpa intimidasi atau ancaman. Hanya dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi.
Koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat keamanan, lembaga pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi landasan adopsi strategi pencegahan konflik yang efektif. Diperlukan perencanaan keamanan yang matang, identifikasi potensi sumber konflik, serta upaya penyelesaian perselisihan secara damai.
Selanjutnya, sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik pemilih tentang pentingnya Pilkada damai.
Tokoh agama juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga kedamaian jelang Pilkada. Uskup Diosis Amboina, Mgr. Seno Ngutra, menekankan pentingnya menjaga persaudaraan kebangsaan dan menolak segala bentuk provokasi atau isu SARA yang dapat memicu konflik sosial. Kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian dan toleransi antar umat beragama menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tengah persaingan politik yang semakin ketat.
Meskipun Pilkada menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia, namun tidak dipungkiri bahwa proses ini juga diiringi dengan sejumlah tantangan. Penyebaran hoaks, politik uang, politik identitas, dan intimidasi merupakan ancaman yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses Pilkada. Oleh karena itu, koordinasi antarberbagai pihak lintas sektor menjadi sangat penting dalam meminimalisir potensi konflik dan menjaga kelancaran proses demokrasi.
Dalam konteks pencegahan ekstremisme dan terorisme menjelang Pilkada, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif.
Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme telah dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sinergi antar lembaga dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga situasi kondusif, terutama di wilayah yang rentan terhadap konflik. Sementara itu, Satuan Binmas (Satbinmas) Polres Toba melaksanakan kegiatan Cooling System melalui silahturahmi dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan berkembangnya paham radikal dan terorisme.
Melalui sambang dan sosialisasi, polisi berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat, mendengarkan informasi, serta mengajak partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada 2024. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi penting untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Dengan semua tantangan dan risiko yang ada, menjaga kedamaian dan ketertiban jelang Pilkada menjadi tanggung jawab bersama. Sinergi dan kerjasama antarsektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan proses demokrasi yang damai dan sukses.
Hanya dengan bersatu dan berkolaborasi, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menjaga fondasi demokrasi untuk masa depan yang lebih baik. Semoga Pilkada 2024 menjadi momentum positif bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan membangun perdamaian serta stabilitas di tingkat regional.
)* Pengamat Politik dari Vimedia Pratama Institute
Selasa, 14 Mei 2024
Silakan tulis komentar Anda
